Logo

Perhimpunan Rakyat Pekerja 24 November jam 16:43 Balas
PERNYATAAN SIKAP
PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA

Nomor: 154/PS/KP-PRP/e/XI/09

Menolak Konsensus Politik Serikat Buruh Kuning!
Lawan Konfederasi Serikat Buruh Gadungan!
Bangun Konfederasi Serikat Buruh Progresiff di Indonesia!



Salam rakyat pekerja,

Pada tanggal 23-25 Nopember 2009, konfederasi-konfederasi serikat buruh kuning akan mengadakan pertemuan untuk menyusun konsensus gerakan politik buruh. Rapat bertajuk “Trade Unions Meeting for Political Consensus (Tumpoc)” ini digagas oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan diselenggarakan bersama dengan Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Acara ini sendiri didanai oleh The American Center for International Labor Solidarity (ACILS).

Yang menjadi kegundahan dari para buruh di Indonesia adalah selama ini suara buruh diwakili oleh ketiga konfederasi tersebut di tingkat pemerintahan. Ketiga konfederasi inilah —KSBSI, KSPI, dan KSPI— yang sering menyatakan akan memperjuangkan kepentingan-kepentingan buruh di Indonesia sehingga kehidupan buruh dapat mencapai kesejahteraan. Namun kenyataannya yang hampir selalu kita lihat adalah ketiga konfederasi ini sering kali mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang ternyata merugikan kepentingan buruh. Para elit konfederasi-konfederasi serikat buruh kuning itu jelas-jelas telah mempermainkan nasib seluruh buruh di Indonesia demi kepentingan mereka pribadi. Sampai saat ini kehidupan buruh di Indonesia masih saja di bawah tingkat kemiskinan dan masih jauh dari kesejahteraan. Baru-baru ini bahkan ketiga konfederasi serikat buruh kuning tersebut mendukung hasil National Summit yang akan melancarkan agenda Neoliberalisme di Indonesia.

Sudah sangat sulit buruh-buruh di Indonesia percaya dengan omongan para elit ketiga konfederasi serikat buruh kuning itu. Sudah sangat lama pula kita mengetahui bahwa konfederasi serikat buruh kuning yang diakui oleh pemerintah tersebut hanya akan menjadi boneka untuk meredam gejolak gerakan buruh di Indonesia sehingga agenda Neoliberalisme di Indonesia dapat berjalan lancar. Hal ini kemudian terbukti dengan kegiatan penyusunan konsensus gerakan politik buruh yang didanai oleh ACILS, yang sejak lama diketahui merupakan antek-antek kapitalisme global.

Jelaslah bahwa buruh-buruh di Indonesia perlu untuk menggalang dan membangun serikat-serikat buruh progresif. Serikat-serikat buruh yang tidak tunduk kepada kapitalisme dan benar-benar memperjuangkan kesejahteraan buruh di Indonesia. Selama ini memang dibutuhkan kesadaran politik dari para buruh dan mulai berperan dalam kancah perpolitikan di Indonesia dengan membangun dan terlibat dalam partai politik yang memiliki karakter kelas pekerja. Selama ini, partai-partai politik yang ditawarkan oleh ketiga konfederasi serikat buruh kuning tersebut jelas tidak memiliki karakter kelas pekerja. Mereka hanya memanfaatkan suara-suara buruh untuk kepentingan Pemilu, agar partai politik yang mereka usung dapat menang dalam ajang Pemilu, untuk selanjutnya bersama-sama dengan kapitalis dan rezim neoliberal menindas kaum buruh di Indonesia.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:


1. Menolak konsensus gerakan politik buruh yang digagas oleh ketiga konfederasi serikat buruh kuning (KSBSI, KSPI, dan KSPSI) untuk memanfaatkan suara-suara buruh demi kepentingan kapitalis.

2. Tolak dan lawan konfederasi serikat buruh gadungan, karena selama ini hanya berpihak kepada pemerintahan kapitalis dan mendukung kebijakan-kebijakan Neoliberalisme di Indonesia.

3. Bangun konfederasi serikat buruh progresif di Indonesia yang mempersatukan seluruh kekuatan serikat-serikat buruh yang menolak penindasan yang dilakukan oleh Neoliberalisme-Kapitalisme.

4. Kapitalisme telah terbukti gagal dalam mensejahterakan rakyat pekerja, dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat pekerja di Indonesia akan sejahtera.




Jakarta, 24 Nopember 2009


Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP-PRP)


Ketua Nasional

(Anwar Ma'ruf)


Sekretaris Jenderal

(Rendro Prayogo)



*****
Sosialisme, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu, Bangun Partai Kelas Pekerja!

Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
Jl. Kramat Sawah IV No. 26 RT04/RW 07, Paseban, Jakarta Pusat
Phone/Fax: (021) 391-7317
Email: komite.pusat@prp-indonesia.org / prppusat@gmail.com / prppusat@yahoo.com
Website: www.prp-indonesia.org

Dalam arti tersebut ada empat macam aliran yang dinamakan sosialisme: (1) sosial demokrat, (2) komunisme,(3) anarkhisme, dan (4) sinkalisme (Ali Mudhofir, 1988). Sosialisme ini muncul kira-kira pada awal abad 19, tetapi gerakan ini belum berarti dalam lapangan politik. Baru sejak pertengahan abad 19 yaitu sejak terbit bukunya Marx, Manifes Komunis (1848), sosialisme itu (seakan-akan) sebagai faktor yang sangat menentukan jalannya sejarah umat manusia.

Bentuk lain adalah sosialisme Fabian yaitu suatu bentuk dari teori sosialisme yang menghendaki suatu transisi konstitusional dan pengalihan bertahap pemilikan dan sarana produksi kepada Negara. Tidak akan dilakukan teknik-teknik revolusioner dan lebih ditekankan pada metode pendidikan. Aliran ini mencoba cara yang praktis untuk memanfaatkan semua sarana legislatif untuk pengaturan jam kerja, kesehatan, upah dan kondisi kerja yang lain. Bentuk sosialisme ini didukung oleh Fabian society yang didirikan 1884. Tokoh gerakan sosial di Inggris berasal dari kelompok intelektual di antaranya George Bernard Shaw, Lord Passfield, Beatrice Webb, Graham Wallas dan GDH Cole (Ali Mudhofir, 1988:90).

Istilah “ sosialis” atau negara sosial demokrat digunakan untuk menunjuk negara yang menganut paham sosialisme “ moderat” yang dilawankan dengan sosialisme ”radikal” untuk sebutan lain bagi “komunisme”. Hal ini ditegaskan mengingat dalam proses perkembangannya di Negara Barat yang pada mulanya menganut paham liberal-kapitalis berkembang menjadi Negara sosialis (sosialis demokrat) ( Frans Magnis Suseno,1975: 19-21). Perbedaan yang paling menonjol antara sosialis-demokrat dan komunisme (Marxisme-Leninisme) adalah sosial demokrat melaksanakan cita-citanya melalui jalan evolusi, persuasi, konstitusional-parlementer dan tanpa kekerasan, sebaliknya Marxisme-Leninisme melalui revolusi.

Sosialisme adalah ajaran kemasyarakatan (pandangan hidup) tertentu yang berhasrat menguasai sarana-sarana produksi serta pembagian hasil produksi secara merata (W.Surya Indra, 1979: 309). Dalam membahas sosialisme tidak dapat terlepas dengan istilah Marxisme-Leninisme karena sebagai gerakan yang mempunyai arti politik, baru berkembang setelah lahirnya karya Karl Marx, Manifesto Politik Komunis (1848). Dalam edisi bahasa Inggris 1888 Marx memakai istilah “sosialisme” dan ”komunisme” secara bergantian dalam pengertian yang sama. Hal ini dilakuakn sebab Marx ingin membedakan teorinya yang disebut “sosialisme ilmiah” dari “ sosialisme utopia” untuk menghindari kekaburan istilah dua sosialisme dan juga karena latarbelakang sejarahnya. Marx memakai istilah “komunisme” sebagai ganti “sosialisme” agar nampak lebih bersifat revolusioner (Sutarjo Adisusilo, 1991: 127).

Dalam perkembangannya, Lenin dan Stalin berhasil mendirikan negara “komunis”. Istilah “sosialis” lebih disukai daripada “komunis” karena dirasa lebih terhormat dan tidak menimbulkan kecurigaan. Mereka menyebut masa transisi dari Negara kapitalis ke arah Negara komunis atau “masyarakat tidak berkelas” sebagai masyarakat sosialis dan masa transisi itu terjadi dengan dibentuknya “ Negara sosialis”, kendati istilah resmi yang mereka pakai adalah “negara demokrasi rakyat”. Di pihak lain Negara di luar “Negara sosialis”, yaitu Negara yang diperintah oleh partai komunis, tetap memakai sebutan komunisme untuk organisasinya, sedangkan partai sosialis di Negara Barat memakai sebutan “sosialis demokrat” (Meriam Budiardjo, 1984: 5).

Dengan demikian dapat dikemukakan, sosialisme sebagai idiologi politik adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang dianggap benar mengenai tatanan politik yang mencita-citakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui jalan evolusi, persuasi, konstitusional-parlementer dan tanpa kekerasan.

SOSIALISME DAN DEMOKRASI

Pertalian antara demokrasi dan sosialisme merupakan satu-satunya unsur yang paling penting dalam pemikiran dan politik sosialis. Ditinjau dari segi sejarah sosialisme, segera dapat diketahui gerakan sosialis yang berhasil telah tumbuh hanya di negara-negara yang mempunyai tradisi-tradisi demokrasi yang kuat, seperti Inggris, Selandia Baru, Skandinavia, Belanda, Swiss, Australia, Belgia (William Ebenstein, 1994: 213). Mengapa demikian sebab pemerintahan yang demokratis dan konstitusional pada umumnya diterima, kaum sosialis dapat memusatkan perhatian pada programnya yang khusus, meskipun program itu tampak terlalu luas yakni: menciptakan kesempatan yang lebih banyak bagi kelas-kelas yang berkedudukan rendah mengakhiri ketidaksamaan yang didasarkan atas kelahiran dan tidak atas jasa, membuka lapangan pendidikan bagi semua rakyat, memberikan jaminan sosial yang cukup bagi mereka yang sakit, menganggur dan sudah tua dan sebagainya.

Semua tujuan sosialisme demokratis ini mempunyai persamaan dalam satu hal yaitu membuat demokrasi lebih nyata dengan jalan memperluas pemakaian prinsip-prinsip demokrasi dari lapangan politik ke lapangan bukan politik dari masyarakat. Sejarah menunjukkan, masalah kemerdekaan merupakan dasar bagi kehidupan manusia. Kemerdekaan memeluk agama-kepercayaan, mendirikan organisasi politik dan sebagainya merupakan sendi-sendi demokrasi. Jika prinsip demokrasi telah tertanam kuat dalam hati dan pikiran rakyat, maka kaum sosialis dapat memusatkan perhatian pada aspek lain. Sebaliknya, di Negara yang masih harus menegakkan demokrasi, partai sosialis harus berjuang untuk dapat merealisasikan ide tersebut. Misalnya di Jerman masa kerajaan kedua (1870-1918) yang bersifat otokratis, partai sosialis demokratis senantiasa bekerja dengan rintangan yang berat. Lembaga parlementer hanya sebagai selubung untuk menutupi pemerintahan yang sebenarnya bersifat diktaktor. Pada masa Bismarck berkuasa, kaum sosialis demokrasi dianggap sebagai” musuh-musuh Negara”, dan pemimpin partai yang lolos dari penangkapan melarikan diri ke Inggris dan Negara Eropa lainnya. Demikian pula pada masa republik Weiner (1919-1933), partai sosial demokratis Jerman juga tidak berdaya karena tidak ada pemerintahan yang demokratis.

Di Rusia sebelum 1917, keadaan lebih parah lagi, Rezim Tsar yang despotis malahan sama sekali tidak berpura-pura dengan masalah pemerintahan demokratis. Jadi tidak mungkin ada perubahan sosial dan ekonomi dengan jalan damai, sehingga apa yang terjadi ialah revolusi oleh kaum komunis.

Perang Dunia (PD) II memberikan gambaran lebih jelas tentang masalah di atas. Menjelang tahun 1936 partai sosialis di Perancis merupaksn partai yang terkuat. Selama PD II di bawah kedudukan Jerman, kaum komunis lebih banyak bergerak di bawah tanah, mengadakan teror dan bertindak di luar hukum sebagaimana sifatnya dalam keadaan normal pun juga demikian, memperoleh pengikut yang lebih banyak, sehingga menjadi partai yang terkuat di Perancis.
Berbeda dengan yang berada di Inggris, kaum sosialis dalam pemilihan umum tahun 1951, memperoleh suara 6 kali pengikut yang lebih banyak jumlahnya apabila dibandingkan dengan suara yang didapat kaum komunis. Bukti tersebut tidak hanya diberikan oleh Inggris Raya, tetapi juga oleh Negara-negara demokratis lainnya yang mempunyai gerakan–gerakan sosialis yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kemerdekaan sipil yang penuh dapat menangkal fasisme dan komunisme .

Apabila orang ingin memberikan tingkat kepada Negara-negara demokratis dewasa ini, terutama dalam masalah kemerdekaan sipil, maka Inggris, Norwegia, Denmark, Swedia, Belanda, Belgia, Australia, Selandia Baru dan Israel akan berada di Puncak daftar. Di Negara itu dalam masa terakhir berada di bawah pemerintahan sosialis atau kabinet-kabinet koalisi yang di dalamnya kaum sosialis memperoleh perwakilan yang kuat (William Ebenstein,1994: 215).

Kesejajaran di atas tidaklah rumit untuk ditelusuri, kaum sosialis demokratis menyadari akan kenyataan bahwa, tanpa kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh pemerintahan konstitusional yang liberal mereka tidak akan sampai pada tangga pertama. Sekali mereka berkuasa dalam pemerintahan, kaum sosialis masih tetap mempertahankan psikologi oposisi. Sebab mereka tahu bahwa dengan memegang kekuasaan politik belum berarti soal-soal organisasi sosial dan ekonomi dengan sendirinya akan terpecahkan . Dengan kata lain, sebelum kaum sosialis mengambil alih pemerintahan, mereka beroposisi terhadap pemerintah dan kelas-kelas yang berpunya; setelah mereka mendapat kekuasaan dalam pemerintahan, psikologi oposisi yang ditunjukkan terhadap status quo ekonomi perlu tetap ada.

Demokrasi dan sosialilsme merupakan dua ideologi yang sekarang nampak diannut di berbagai Negara yang bukan Fasis dan bukan Komunis. Dalam keadaan sekarang tidak mudah merumuskan pengertian demokrasi . Berbagai macam demokrasi telah berkembang menjadi berbagaai bentuk masyarakat. Demokrasi Inggris modern atau demokrasi Swedia lebih dekat dalam beberapa hal pada sosialisme Negara di Soviet Rusia dibandingkan dengan sistim ekonomi Amerika Serikat . Akan tetapi dalam soal-soal perorangan dan kemerdekaan politik hal sebaliknya yang berlaku . Berbeda lagi yang ada di Amerika Serikat mungkin dapat disebut “demokrasi kapitalis”. Disebut demikian karena yang tampak hanya demokrasi politik, tetapi tidak cukup ada apa yang dinamakan demokrasi ekonomi dengan tetap adanya freefight ekonomi yang memungkinkan beberapa gelintir orang menjadi kapitalis yang amat kaya .

Demokrasi ekonomi dan disamping itu demokrasi sosial dapat diketemukan dalam idiologi sosialisme, yang pada prinsipnya menjurus kepada suatu keadilan sosial dengan semboyan : kepada seorang harus diberikan sejumlah yang sesuai dengan nilai pekerjaanya. Akan tetapi untuk mencapai itu, pemerintah sering harus campur tangan dengan membatasi keluasaan gerak-gerik para warganegara. Sampai di mana ini berlaku, tergantung dari keadaan setempat di tiap-tiap Negara ( Wiryono P., 1981: 137) .

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sosialisme hanya dapat berkembang dalam lingkungan masyarakat dan pemerintahan yang memiliki tradisi kuat dalam demokrasi . Pada saat kaum sosialis berhasil memegang kekuasaan, pemerintahan masih tetap diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk ikut ambil bagian ( sebagian oposisi) ) dan mereka juga menyadari bahwa kekuasaan yang diperoleh tidak bersifat permanen .

UNSUR-UNSUR PEMIKIRAN DAN POLITIK SOSIALISME

Sosialisme, seperti gerakan-gerakan dan gagasan liberal lainnya, hal ini mungkin karena kaum liberal tidak dapat menyepakati seperangkat keyakinan dan doktrin tertentu. Apalagi sosialisme telah berkembang di berbagai Negara dengan tradisi nasionalnya sendiri dan tidak pernah ada otoritas pusat yang menentukan garis kebijakan partai sosialis yang bersifat mengikat, namun garis-garis besar pemikiran dan kebijakan sosialis dapat disimak dari tulisan-tulisan ahli sosialis dan kebijakan partai sosialis. Apa yang muncul dari pemikiran dan kebijakan itu bukanlah merupakan sesuatu konsisten. Kekuatan dan kelemahan utama sosialisme terletak dalam kenyataan bahwa system itu tidak memiliki doktrin yang pasti dan berkembang karena sumber-sumber yang saling bertentangan dalam masyarakat yang merupakan wadah perkembangan sosialisme.

Unsur-unsur pemikiran dan politik sosialis yang rumit dan saling bertentangan dengan jelas tergambar dalam gerakan sosialis Inggris. Unsur-unsur yang ada dalam gerakan sosialis Inggris adalah: (1). Agama, (2) Idealisme Etis dan Estetis, (3) Empirisme Fabian, (4) Liberalisme (Willian Ebenstein,1985:188).

1. Agama
Dalam buku The Labour Party in Perspective Attles dikemukakan bahwa… dalam pembentukan gerakan sosialis pengaruh agama merupakan yang paling kuat. Inggris pada abad 19 masih merupakan bangsa yang terdiri para pembaca kitab suci. Didalamnya ia akan menemukan bacaan yang mendorongnya untuk tampil sebagai pengkotbah doktrin keagamaan di negera ini dan adanya berbagai ajaran yang dianutnya membuktikan hal ini.

Gerakan sosialis Kristen yang dipimpin oleh dua orang biarawan yaitu frederich Maurice dan Charles Kingsley mencapai puncak kejayaannya pada pertengahan abad 19 dan menjadi sumber penting untuk perkembangan organisasi kelas buruh dan sosialis kemudian. Prinsip yang menjadi pedoman bagi kaum sosialis Kristen adalah konsep yang mendasarkan bahwa sosialisme harus dikrestenkan dan kristianitas harus disosialisasikan.

Pada tahun 1942, Uskup Agung Centerbury, William Temple dalam bukunya Christianity and Sosial Order mengemukakan pemikiran yang sangat dekat dengan sosialisme. Temple beranggapan bahwa setiap setiap system ekonomi untuk sementara atau selamanya memerlukan memberikan pengaruh edukatif yang sangat besar dan karena itu gereja ikut mempersoalkannya. Apakah pengaruh itu mengarah pada perkembangan sifat kekristenan dan jika jawabannya sebagian atau seluruhnya negatif, gereja harus berusaha sedapat mungkin menjamin perubahan dalam system ekonomi tersebut sehingga gereja tidak menemukan musuh akan tetapi sekutu dalam Kristen itu.

Adanya perhatian agama Kristen yang bersifat praktis ini sangat kuat terasa selama pengaruh terakhir abad 19. Kesungguhan moral dan kejujuran merupakan ciri masa ini. Agama mengakui kesopanan dan kepercayaan merupakan syarat penting untuk memperoleh keselamatan. Akan tetapi tetap menekankan pentingnya perbuatan dan penyelamatan dengan kerja. Banyak pemimpin sosialis dari generasi yang lebih tua seperti Attlee dan Sir Staffors Cripps dididik dalam suasana dimana agama mempunyai pengaruh yang kuat.

2. Idealisme Etis dan Estetis
Idealisme etis dan estetis juga menjadi sumber bagi sosialisme Inggris, meskipun pengaruhnya tidak dapat diukur dalam wujud jumlah suara dan kartu keanggotaan. Idialisme yang diungkapkan oleh beberapa penulis seperti John Ruskin dan William Morris bukanlah suatu program politik atau ekonomi, tetapi merupakan pemberontakan kehidupan yang kotor, membosankan dan miskin di bawah kapitalisme industri. Berkembangnya kapitalisme di Inggris mungkin menciptakan lebih banyak keburukan disbanding dengan tempat lain, karena para industriawan Inggris tidak dapat membayangkan nantinya kapitalisme akan merubah udara dan air yang jernih dan keindahan wilayah pedalaman Inggris. Mereka juga tidak memperhitungkan sebelumnya pengrusakan pemandangan kota dan desa tua oleh adanya pemukiman dan pusat pabrik.

Marx melakukan pendekatan terhadap kapitalisme industri dalam kerangka hukum kosmis seperti perkembangan sejarah dunia menurut hukum-hukum sosial yang tidak dapat dielakkan, filsafat materialisme, maka Morris lebih bertumpu pada kenyataan. Di sekitarnya ia melihat barang dan perlengkapan rumah tangga yang jelek serta kehidupan manusia yang menampakkan keceriaan dan keindahan dalam kehidupannya. Pusat perhatian Morris adalah manusia bukan system. Ia merasakan bahwa seni harus dikembalikan dalam kehidupan sehari-hari dan dorongan yang kreatif pada setiap orang harus diberi jalan penyalurannya dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari.

Pengaruh Ruskin dan Morris lebih banyak mengandung segi negatif dibanding positifnya. Mereka menunjukkan apa yang secara fisik dan moral salah menyangkut peradaban yang dibangun di atas perselisihan dan kemelaratan, tetapi tidak merumuskan program tertentu untuk memperbaiki kondisi yang dikritiknya. Meskipun demikian pemberontakan estetika dan etika ini membawa pengaruh yang penting dalam mempersiapkan suatu lingkungan intelektual dimana nantinya sosialisme mendapatkan tanggapan yang simpatik.

3. Empirisme Febian.
Empirisme Febian mungkin merupakan ciri khas gerakan Inggris. Masyarakat Febian didirikan pada tahun 1884, mengambil nama seorang jenderal Romawi yaitu Quintus Febians Maximus Constator, Si “pengulur waktu”atau “Penunda”. Motto awal dari masyarakat tersebut ialah “engkau harus menunggu saat yang tepat, kalau saat yang tepat itu tiba engkau harus melakukan serangan yang dasyat, sebab jika tidak, penundaan yang engkau lakukan itu sia-sia dan tidak akan membawa hasil“.

Para pendiri dan anggota pertama masyarakat Febian adalah George Bernard Shaw, Sidney dan Beatrice Webb,H.G.Wells dan Grahan Wallas. Dalam penelitian sejarah tentang landasan yang dilakukan oleh Sidney Webb, seperti dalam buku Febian Esseye (1889), dapat ditemukan apa yang menjadi filsafat dasar sosialisme. Webb menganggap sosialisme sebagai hasil yang tidak dapat dielakkan dari terlaksananya demokrasi secara penuh, tetapi ia menandaskan “ kepastian yang datang secara bertahap” sangat berbeda dengan kepastian revolusi seperti yang dicanangkan oleh Marx.

Webb menekankan bahwa organisasi sosial hanya dapat terbentuk secara perlahan dan perubahan-perubahan organisasi . Perubahan tersebut akan terjadi dengan adanya empat kondisi: pertama perubahan itu harus bersifat demokratis , kedua perubahan itu harus secara bertahap, ketiga perubahan itu harus sesuai dengan moral masyarakat, keempat perubahan tersebut harus melalui prosedur dan menggunakan cara damai.

Kelompok Fabian memusatkan perhatiannya untuk meyakinkan sekelompok kecil orang yang memenuhi dua kualifikasi : pertama orang-orang tersebut secara permanent mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat, sehingga kalau proses perembesan yang dibutuhkan waktu lama itu berhasil, maka dapat dipetik manfaatnya, kedua mereka harus bersikap dan bertindak wajar sehinga kelompok Fabian tidak dianggap sebagai kaum ekstrimis. Orang-orang dengan kualifikasi seperti itu dapat dijumpai dalam semua partai politik. Untuk itu kelompok Fabian tidak hanya menggarap kaum konservatif saja, tetapi juga kaum liberal.

Fabianisme sering digambarkan sebagai pembaharuan tanpa kebencian, pembangunan kembali masyarakat perang kelas, emperialisme politik tanpa dogma atau fanatisme. Meskipun organisasinya kecil, namun masyarakat Febian membawa pengaruh yang besar. Dalam pemilihan tahun 1945 menampilkan untuk pertama kalinya pemerintahan Partai Buruh didasarkan pada mayoritas dalam parlemen 229 dari 394 anggota parlemen dari Partai Buruh berasal dari kelompok Febian dan lebih dari separuh pejabat pemerintah, termasuk Attlee (Perdana Menteri 1945-1951) juga orang-orang Febian.

4. Liberalisme
liberalisme telah menjadi sumber yang semakin penting bagi sosialisme, terutama sejak Partai Liberal merosot peranannya di banyak Negara. Di Inggris sebenarnya Partai Liberal sudah lenyap dan Partai Buruh yang menjadi pewarisnya. Dalam 40 tahun terakhir semakin banyak orang liberal yang menggabungkan diri dengan Partai Buruh. Apa alasannya ?. Pertama, lenyapnya Partai Liberal Inggris bukanlah disebabkan kegagalannya ,tetapi hasil yang telah dicapai membuat kehadiran partai ini tidak diperlukan lagi. Saat ini baik Partai Konservatif maupun Partai Buruh mempunyai komitmen yang kuat terhadap prinsip liberal yang menghormati kebebasan individu untuk beribadah, berpikir, berbicara dan berkumpul. Kedua perdagangan bebas yang merupakan cita-cita yang penting dari liberalisme Inggris abad 19 tidak muncul lagi sebagai kepentingan politik yang menggebu-gebu. Baik golongan konservatif maupun golongan Buruh mempunyai komitmen pada bentuk proteksi tarif tertentu. Orang-orang liberal sendiri juga sudah menyadari perdagangan bebas tidak penting lagi seperti dulu.

Karena masalah-masalah yang khusus sudah tidak ada lagi, banyak orang liberal yang bergabung dengan Partai Buruh atau memberikan suaranya untuk Partai Buruh atau menganggap dirinya sebagai orang sosialis murni.Liberalisme biasanya menjadi aliran kiri kaum konservatif. Di Negara yang mempunyai system dua partai seperti Inggris, kalau orang akan bergeser dari konservatif. Maka Partai Buruh merupakan tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan politiknya.

Liberalisme telah memberikan sumbangan yang cukup besar hal-hal yang berguna bagi sosialisme Inggris. Karena pengaruh Liberalisme para pemimpin sosialis lebih moderat dan kurang terpaku pada doktrin serta lebih menghargai kebebasan individu. Liberalisme telah merubah Partai Buruh menjadi sebuah partai nasional, bukan lagi partai yang didasarkan pada kelas. Liberalisme juga telah mewariskan kepada Partai Buruh peran kaum liberal bahwa pembaharuan dapat dilakukan dengan tidak usah menimbulkan kepahitan dan kebencian.

SOSIALISME DI BERBAGAI NEGARA
Kemenangan bangsa-bangsa demokrasi dalam perang dunia I memberikan dorongan yang kuat bagi partumbuhan partai sosialis di seluruh dunia. Perang telah dilancarkan untuk mempertahankan cita-cita kemerdekaan dan keadaan sosial terhadap imperialisme totaliter Jerman dan Sekutu-sekutunya. Selama peperangan telah dijanjikan kepada rakyat-rakyat negara demokratis yang ikut berperang, bahwa kemenangan militer akan disusul dengan suatu penyusunan kehidupan sosial baru berdasarkan kesempatan dan persamaan yang lebih banyak.

Di Inggris dukungan terbesar terhadap gerakan sosialisme muncul dari Partai Buruh mencerminkan pertumbuhanuruh dan perkembangannya suatu proses terhadap susunan sosial yang lama. Pada awal pertumbuhan hanya memperoleh suara (dukungan) yang kecil dalam perwakilannya di parlemen. Selanjutnya menjadi partai yang lebih bersifat nasional setelah masuknya bekas anggota partai liberal. Banyak programnya yang berasal dari kaum sosialis,terutama dari kelompok Febiaan berhasil memperkuat posisi partai karena dapat memenuhi keinginan masyarakat. Kemajuan yang dapat dicapaimisalnya dalam bidang (1) pemerataan pendapatan (2)distribusi pendapatan (3) pendidikan (4) perumahan (Anthony Crosland, 1976: 265-268).

Di Negara-negara Eropa lainnya seperti Perancis, Swedia, Norwegia, Denmark dan juga Australia dan Selandia Baru partai-partai sosial berhasil memegang kekuasaan pemerintahan melalui pemilu-pemilu bebas. Hal tersebut berarti kalau kita berbicara sosialisme, maka kita menghubungkan dengan sosialisme demokrasi tipe reformasi liberal. Hal ini perlu dibedakan dengan sosialisme otoriter atau komunisme seperti yang terlihat di Soviet dan RRC.

Selama tahun 1920-an dan 1930-an, kaum sosialis di Eropa dan Amerika melakukan serangan baru terhadap kelemahan kapitalisme, ungkapan-ungkapan misalnya : ketimpangan ekonomi, pengangguran kronis, kekayaan privat dan kemiskinan umum, menjadi slogan-slogan umum. Di Eropa partai sosialis demokratis dipengaruhi Marxisme revisionis,solidaritas kelas pekerja, dan pembentukan sosialis yang papa akhirnya melalui cara demokratis sebagai alat untuk memperbaiki kekurangan system kapitalis. Periode tersebut merupakan era menggejolaknya aktivitas sosialis.

Setelah PD II terjadi perubahan besar dalam pemikiran kaum sosialis. Pada permulaan tahun 1960 banyak diantara partai sosialis demokrat Eropa yang melepaskan dengan hubungan ikatan-ikatan idiology Marx. Mereka mengubah sikapnya terhadap hak milik privat dan tujuan mereka yang semula tentang hak milik kolektif secara total. Perhatian mereka curahkan terhadap upaya “ menyempurnakan ramuan”pada perekonomian yang sudah menjadi ekonomi campuran. Akibatnya disfungsi antara sosialis dan negara kesejahteraan modern (The modern welfare state) kini dianggap orang sebagai perbedaan yang bersifat gradual.

Menurut Milton H Spencer sosialisme demokrasi modern merupakan suatu gerakan yang berupaya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui tindakan (1) memperkenalkan adanya hak milik privat atas alat-alat produksi (2) melaksanakan pemilikan oleh Negara (public ounership) hanya apabila hal tersebut diperlukan demi kepentingan masyarakat (3) mengandalkan diri secara maksimal atas perekonomian pasar dan membantunya dengan perencanaan guna mencapai sasaran sosial dan ekonomis yang diinginkan ( Winardi, 1986: 204).

Bagaimanakah sosialisme di Negara-negara berkembang ?. Negara-negara miskin berhasrat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dari segi kepentingan dalam negeri pertumbuhan ekonoimi yang tinggi merupakan satu-satunya cara untuk mencapai srtandart hidup, kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Ada dua cara untuk mencapai pembangunan ekonomi yang pesat: Pertama cara yang telah digunakan oleh Negara Barat (maju), pasar bebas merupakan alat utama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang tinggi.Kedua komunisme, dalam metode ini Negara memiliki alat-alat produksi dan menetapkan tujuan yang menyeluruh.

Dalam menghadapi masalah modernisasi ekonomi Negara-negara berkembang pada umumnya tidak mau meniru proses pembangunan kapitalis Barat atau jalur pembangunan komunisme. Mereka menetapkan sendiri cara-cara yang sesuai dengan kondisi masing-masing Negara. Ketiga jalan ketiga disebut Sosialisme. Dalam konteks negara terbelakang/berkembang sosialisme mengandung banyak arti pertama di dunia yang sedang berkembang sosialisme berarti cita-cita keadilan sosial . Kedua istilah sosialisme di Negara-negara berkembang sering berarti persaudaraan, kemanusiaan dan perdamaian dunia yang berlandaskan hukum. Arti Ketiga sosialisme di Negara berkembang ialah komitmen pada perancangan ( Willan Ebenstein,1994: 248-249).
Melihat tersebut di atas arti sosialisme pada negara berkembang dengan Negara yang lebih makmur karena perbedaan situasi histories. Di dunia Barat sosialisme tidak diartikan sebagai cara mengindustrialisasikan Negara yang belum maju, tetapi cara mendistribusikan kekayaan masyarakat secara lebih merata. Sebaliknya, sosialisme di Negara berkembang dimaksudkan untuk membangun suatu perekonomian industri dengan tujuan menaikkan tingkat ekonomi dan pendidikan masa rakyat , maka sosialisme di negara Barat pada umumnya berkembang dengan sangat baik dalam kerangka pemerintahan yang mantap (seperti di Inggris dan Skandinavia) , sedangkan di Negara berkembang sosialisme sering berjalan dengan beban tardisi pemerintahan yang otoriter oleh kekuatan imperialism easing atau oleh penguasa setempat.Karena itu ada dugaan sosialisme di Negara berkembang menunjukkan toleransi yang lebih besar terhadap praktek otoriter dibandingkan dengan dengan yang terjadi sosialisme di Negara Barat. Kalau Negara-negara berkembang gagal dalam usahanya mensintesakan pemerintahan yang konstitusional dan perencanaan ekonomi , maka mereka menganggap bahwa pemerintahan konstitusional dapat dikorbankan demi memperjuangkan pembangunan ekonomi yang pesat melalui perencanaan dan pemilikan industri oleh Negara.

Jika kita perhatikan dalam sejarah bangsa Indonesia , pada awal kemerdekaan sampai tahun 1965 pernah pula diintrodusir konsep sosialisme ala Indonesia .Apakah itu sebagai akibat pengaruh PKI atau ada aspek-aspek tertentu yang memang sesuai dengan kondisi di negara kita. Yang jelas sejak memasuki Orde BAru “sosialisme” itu tidak terdengar lagi .

Adanya perbedaan pengertian mengenai konsep sosialisme , memberikan wawasan kepada kita bahwa suatu ideology politik yang dianut oleh suatu Negara belum tentu cocok untuk negar lain . Melalui pemahaman ini dapat dipetik manfaatnya untuk pengembangan pembangunan nasional demi tercapainya tujuan nasional seperti yang terumuskan dalam UUD 1945.

KESIMPULAN
Sosialisme adalah pandangan hidup dan ajaran kamasyarakatan tertentu , yang berhasrat menguasai sarana-sarana produksi serta pembagian hasil-hasil produksi secara merata . Sosialisme sebagai ideology politik adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang dianggap benar oleh para pengikutnya mengenai tatanan politik yang mencita-citakan terwujutnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui jalan evolusi, persuasi , konstitusional –parlementer , dan tanpa kekerasan.

Sosialisme sebagai ideology politik timbul dari keadaan yang kritis di bidang sosial, ekonomi dan politik akibat revousi industri . Adanya kemiskinan , kemelaratan ,kebodohan kaum buruh , maka sosialisme berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan secara merata.

Dalam perkembangan sosialisme terdiri dari pelbagai macam bentuk seperti sosialisme utopia , sosialisme ilmiah yang kemudian akan melahirkan pelbagai aliran sesuai dengan nama pendirinya atau kelompok masyarakat pengikutnya seperti Marxisme-Leninisme ,Febianisme , dan Sosial Demokratis.

Sosialisme dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada masyarakat –bangsa yang memiliki tradisi demokrasi yang kuat. Unsur-unsur pemikiran yang ada dalam gerakan sosialis sebagimana tergambar di Inggris mencakup : (a) agama ; (b) idealisme e tis dan estetis ; (c) empiris Fabian ; dan (d) liberalisme .

Sosialisme yang ada disetiap negara memiliki ciri khas sesuai dengan kondisi sejarahnya . Dalam sosialisme tidak ada garis sentralitas dan tidak bersifat internasional

Sosialisme di negara-negara berkembang mengandung banyak arti . Sosialisme berarti cita-cita keadilan sosial ; persaudaraan ; kemanusiaan dan perdamaian dunia yang berlandaskan hukum ; dan komitmen pada perencanaan.

Di negara-negara Barat ( lebih makmur) sosialisme diartikan sebagai cara mendistribusikan kekayaan masyarakat secara lebih merata sedangkan di Negara berkembang sosialisme diartikan sebagai cara mengindustrialisasikan Negara yang belum maju atau membangun suatu perekonomian industri dengan maksud manaikkan tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat .

Sosialisme sebagai idiologi politik yang merupakan keyakinan dan kepercayaan yang dianggap benar mengenai tatanan politik yang mencita-citakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui jalan evolusi, persuasi, konstitusional-parlementer dan tanpa kekerasan. Sosialisme sebagai ideologi politik timbul dari keadaan yang kritis di bidang sosial, ekonomi dan politik akibat revousi industri . Adanya kemiskinan , kemelaratan ,kebodohan kaum buruh , maka sosialisme berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan secara merata.
Dalam perkembangan sosialisme terdiri dari pelbagai macam bentuk seperti sosialisme utopia, sosialisme ilmiah yang kemudian akan melahirkan pelbagai aliran sesuai dengan nama pendirinya atau kelompok masyarakat pengikutnya seperti Marxisme-Leninisme, Febianisme , dan Sosial Demokratis. Sosialisme dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada masyarakat –bangsa yang memiliki tradisi demokrasi yang kuat .

DAFTAR PUSTAKA

1. Alfian . (1976) Ideologi , Idealisme dan Integrasi Nasional , dalam Yahya Muhaimin , Masalah- masalah Pembangunan Politik . Yogyakarta : Gajah Mada University Press .
2. Anthony Crosland . ( 1978) . “ Sosialisme Sekarang “ , dalam Andrew Blowers dan Grahane Thomson , Ketidakmerataan , Konflik dan Perubahan .Jakarta , Universitas Indonesia Press.
3. Fans Magnis . (1975) . Etika Sosial . Jakarta :
4. Lyman Tower Sargent . ( 1984) . Ideologi –Ideologi Politik Kontemporer . Alih Bahasa AR Henry Sitanggang. Jakarta : Erlangga.
5. Miriam Budiardjo . ( 1981) . Dasar-Dasar Ilmu Politik . Bandung Alumni .
6. Soemardjo . ( t.t) Sejarah Sosialisme di Eropa Dari Abad ke-19 Sampai 1914 . Jakarta :Harapan Masa .
7. Sutarjo Adisusilo . (1991) . Kapita Selekta Sejarah Eropa Abad XVIII-XIX . Yogyakarta : IKIP Sanata Dharma .
8. Walter Ode J . ( 1990) . “ Sosialism” dalam The Encyclopedia Americana . Volume 25 . Connecticut : Glolier Incorporated .
9. William Ebenstein . (1994) . Isme-Isme Dewasa Ini . Jakarta : Erlangga .
10. Winardi . (1986) . Kapitalisme Versus Sosialisme . Bandung : Remaja Karya .
11. Wiryono Prodjodikoro . ( 1981) . Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik . Bandung : Eresco .

Sumber : perpustakaan.uns.ac.id/jurnal

Internasional NGO Forum On Indonesia Develovment ( INFID) menilai “Nyanyian” BPK bias dipertanggung jawabkan, soalnya berdasarkan temuan INFID, terdapat beberapa document perjanjian utang antara pemerintah dan kreditur. Tidak hanyha itu, kebijakan BLT adalah merupakan bagian dari policy driven macro ekonomi Indonesia rancangan bank dunia didukung ADB dan Jepang.

Seperti diketahui ADB merupakan kepanjangan tangan dari system neo liberalisme termasuk juga Imf dan bank dunia, bahkan ketika pemerintah sibuk mencari utangan baru untuk menutupi deficit anggaran, bank-bank nasional malah sibuk mengucurkan dana trilyunan rupiah untuk para pemilik modal untuk membangun proyek apartement mewah sedangkan kredit untuk para petani minus. Ini sebuah bukti ketidakberpihakan pemerintah pada rakyat kecil.

Berbicara masalah system, Alan Greenspan adalah salah satu operator kapitalis terkemuka di amerika, greenspan dijuluki arsitek kemakmuran amerika, tetapi setelah krisis global melanda, sang maestro sadar bahwa system kapitalis laises faire yang mereka praktekkan selama ini banyak kelemahannya.

Maka didepan sidang komisi DPR Amerika serikat oktober tahun lalu, greenspan terus terang mengaku anggapan yang selama puluhan tahun yang dianutnya bahwa pasar bebas bisa melakukan koreksi sendiri (self correcting) ternyata salah. Dia terlalu memberi penilaian tinggi terhadap pasar. Maka jangan heran jika pada febuari lalu majalah terbitan amerika newsweek menurunkan laporan utama berjudul : WE ARE SOCIALIST NOW.

Kenapa ? karena gembongnya neoliberalisme amerika telah mengakui secara kesatria bahwa system yang dipakai amerika sejak era 80an adalah salah besar !! lalu bagaimana dengan Indonesia saat ini yang mengadopsi system neo liberalisme bahkan lebih liar dari induknya ? kok tidak ada yang mau mengakui kesalahannya ?

Wajar saja banyak pihak yang terperanjat ketika kunjungan hilary clinton beberapa waktu lalu ternyata dimanfaatkan oleh SBY untuk meminjam utang baru sebesar 5 miliar Us dollar begitulah system neo liberal bermain, padahal saat ini amerika justru lagi mencari dana pinjaman luar negri untuk menutupi defisit anggaran dinegaranya sehingga saat ini amerika mempunyai utang sebesar 11,3 triryun dollar, bagaimana bisa kita LANJUTKAN..!!

lantas jika ada salah satu pasangan calon capres-cawapres kita yang berkampanya mirip dengan OBAMA maka itu sebuah copy paste yang tidak mempunyai kesamaan sama sekali, karena Obama adalah kiri yang menjalankan system kerakyatan seperti kebanyakan system yang dipakai oleh eropa yaitu sosialis !

Apakah demokrat Indonesia berani menyatakan bahwa mereka melalui SBY akan menjalankan system ekonomi ke kiri-kirian seperti apa yang dijalankan oleh Obama ? lantas bagaimana dengan Budiono yang dituding neo liberalisme ? terus bagaimana dengan kampanye ala Obama yang megah dan mewah yang diterapkan Tim Fox Indonesia untuk SBY bisa dipertganggung jawabkan sementara rakyat Indonesia masih banyak yang melarat ? lantas bagaimana bisa kita LANJUTKAN ..!!

Mari kita tunggu hasilnya tanggal 8 juni 2009, apakah pernyataan tim SBY benar bahwa pilpres cukup sekali putaran dengan SBY pemenangnya ? sedangkan lembaga survey yang selama ini dianggap netral ternyata boroknya telah terbongkar karena adanya permainan FOX Indonesia selaku konsultan politik SBY dengan nilai kontrak yang fantastis 450 miliar !!!..bagaimana bisa kita LANJUTKAN..!!

belum habis masalah itu muncul lagi kekacaun baru, para mitra koalisi ternyata pecah ditingkat bawah, semua mitra kolaisi termasuk PKS ternyata tidak mampu mengakomodir massa arus bawah yang cenderung membelot ke mega-pro atau ke jk win, Nampaknya terlalu banyak pecundang direpublik ini !!!

bagaimana bisa kita LANJUTKAN ..!!! kita tunggu saja hasilnya LEBIH CEPAT LEBIH BAIK apalagi pakai MEGA PRO ??? ya..gak mungkinlah masa saya mesti jeruk minum jeruk, maaf ne bu mega, moga sukses..ke putaran selanjutnya

Presiden mengatakan saat ini pemerintah benar-benar serius dalam memberantas praktik-praktik korupsi dan sudah banyak pejabat seperti gubernur, bupati, maupun walikota, dan anggota DPR yang diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi (masih menurut Media Indonesia, 19 November 2005)

Koruptor adalah Penjahat dan Penghianat

Penyataan Presiden bahwa korupsi baru bisa dihabisi 15 tahun, dan juga bahwa kita malu sebagai negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia tetapi angka korupsinya juga tertinggi di dunia, bisa menyebabkan banyak orang jadi bingung dan bertanya-tanya : Apakah penyebab utama maka di negara kita terjadi korupsi yang begitu parah? Apakah agama Islam sama sekali sudah tidak bisa diandalkan untuk mencegah korupsi? Apa sajakah yang harus ditempuh untuk bisa menghabisi korupsi? Apakah korupsi memang tidak mungkin diberantas? Apakah bangsa Indonesia memang punya kecenderungan untuk korup? Apakah memang korupsi adalah termasuk kelemahan yang normal bagi setiap manusia? Apakah “ketidakcukupan” bukannya pendorong utama untuk korupsi?

Apa pun pertanyaan yang diajukan dan apa pun pula jawaban yang bisa diberikan, satu hal yang sudah jelas bagi semua orang yalah bahwa negara kita sudah keterlaluan busuknya karena penyakit parah yang bernama korupsi ini. Bahkan, ada orang yang mengatakan - dengan kesal dan geram - bahwa Republik Indonesia sekarang ini negara maling. Mungkin saja, didengar sepintas lalu, ungkapan yang demkian itu terasa agak keterlaluan atau “kebablasan”. Tetapi, kalau diingat betapa sangat banyaknya korupsi yang sudah merajalela secara ganas atau melanda secara besar-beasaran di negeri kita, maka adalah pantas sekali kiranya kalau orang mengatakan bahwa Republik Indonesia adalah sekarang ini negaranya para maling, artinya, negaranya para penjahat.

Supaya lebih jelas dalam pemikiran kita semua, patutlah ditegaskan bahwa kata “korupsi” adalah dalam bahasa lainnya MALING, dan adalah kejahatan. Koruptor adalah dalam bahasa lugunya PENJAHAT. Karenanya, boleh dikatakan bahwa negara kita sekarang ini pada hakekatnya dikuasai oleh banyak penjahat. Penjahat-penjahat ini menduduki jabatan-jabatan penting dan terhormat di (antara lain!) : Mahkamah Agung, di Sekretariat Negara, di Kementerian Agama, di Kejaksan Agung dan Kejaksaan Tinggi, di DPR dan DPRD, di Mabes Polri dan di Mabes TNI, di banyak kantor Gubernur dan Bupati, di bank-bank dan BUMN, dan instansi-instansi atau badan-badan pemerintahan sipil dan militer lainnya.

Pada hakekatnya, para penjahat besar atau maling besar (atau koruptor besar itu) semunya adalah PENGKHIANAT besar rakyat dan negara. Tegasnya, dan jelasnya, mereka adalah juga pengkhianat ummat.

Kasus Besar Probosutejo

Sejak beberapa waktu yang lalu kita semua sudah disuguhi oleh media pers (dan televisi) Indonesia sebuah cerita bersambung sekitar kasus besar Probosutedjo, adik tiri mantan presiden Suharto, yang berkaitan dengan korupsi hutan tanaman industri di Kalimantan Selatan yang merugikan negara Rp 100,9 miliar. Cerita bersambung ini menarik dan sekaligus memuakkan atau membikin kita geleng kepala, karena menyangkut uang suapan yang jumlahnya amat besar dan juga menyeret nama orang-orang besar. Menurut Probosutedjo sendiri ia sudah menghabiskan uang suapan sebanyak Rp 16 miliar untuk “mengurusi” perkaranya (Jawapos, 12 Oktober 2005). Di antara nama-nama yang disebut-sebut tersangkut dalam kasus besar ini terdapat Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan. Sejumlah hakim agung dari mahkamah yang tertinggi di negara ini telah diperiksa atau ditindak.

Pada 30 September lalu KPK telah menangkap Harini Wiyoso (pengacara Probosutedjo) dan lima pegawai MA. Dari keenam tersangka kasus suap tersebut, KPK menyita uang US$ 400.000 dan Rp 800 juta. Uang itu diberikan Harini untuk mengurus perkara di tingkat kasasi MA.
Di tingkat pertama Probosutedjo dihukum empat tahun penjara, namun pengadilan tingkat banding memvonis lebih ringan dua tahun penjara. Di tingkat kasasi, perkara korupsi Probosutedjo itu ditangani tiga hakim agung, Bagir Manan, Parman Suparman dan Usman Karim. (Suara Pembaruan, 14 November 2005)

Terlepas dari persoalan bagaimana selanjutnya kasus besar Probosutedjo ini nantinya akan berakhir, tetapi perkara ini telah menunjukkan sebagian wajah yang amat buruk dan praktek-praktek busuk yang telah menjangkiti – sejak lama sekali ! – dunia hukum dan peradilan negara kita. Kasus ini juga telah menunjukkan betapa besar kekuasaan uang (harap catat: uang haram!) dalam pengambilan keputusan hukum. Pengacara Probosutedjo mengklaim bahwa uang sebesar Rp 6,5 miliar telah dibagi-bagikan kepada hakim !

Korupsi di Sekretariat Negara

Hal lain yang juga menunjukkan bahwa korupsi telah berkecamuk sejak lama di kalangan atas adalah tersiarnya berita bahwa Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) memutuskan mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengusut dugaan korupsi di Sekretariat Negara (Setneg).Langkah itu dilakukan setelah Timtas Tipikor menunggu hasil audit BPK tentang korupsi di Setneg, tetapi tak kunjung datang.

Dari hasil sementara pengusutan korupsi di Setneg, ditemukan sejumlah petunjuk adanya tindak pidana korupsi. Antara lain soal pengelolaan lahan di Gelora Bung Karno dan Kemayoran yang menyalahi prosedur. Misalnya, ada pengalihan lahan menjadi hak milik seseorang. Selain itu, ditemukan pula adanya penyelewengan dana penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-50 di Bandung 2004.

Pada September silam, audit BPK tentang dugaan korupsi di Setneg menyangkut tiga komponen. Yakni yang berkaitan dengan pengelolaan aset, pengelolaan APBN, dan pengelolaan dana rekanan Setneg. Belum ada kepastian mengenai besar kerugian negara yang ditimbulkan oleh penyelewengan penggunaan dana di lembaga itu.

Tetapi, Timtas Tipikor telah memperolah data sementara mengenai dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan KAA ke-50 di Bandung mencapai lebih dari Rp500 juta. (Media Indonesia, 17 November 2005).

Kita tunggu saja kelanjutan pengusutan korupsi di Setneg ini. Seperti diketahui oleh banyak orang, pada masa-masa jayanya Suharto, kekuasaan Setneg adalah besar sekali, dan karenanya, penyalahgunaannya juga luar biasa besar sekali. Mabes ABRI dan Setneg (dan Jalan Cendana) adalah pusat syaraf rejim militer Orde Baru. Dan itu berlangsung selama 32 tahun. Jadi, tidak bisa dibayangkan lagi berapa jumlah uang yang telah diselewengkan lewat Setneg ini, yang memungkinkan banyak jenderal dan tokoh-tokoh Golkar ( !!!) untuk menumpuk kekayaan haram dengan cara-cara najis.

Orde Baru Perusak Moral Bangsa

Kalau kita teliti merajalelanya korupsi yang melanda banyak sekali bidang dan badan di negara kita, maka kita akan melihat dengan jelas bahwa faktor utama penyebabnya adalah, sekali lagi, kemerosotan moral atau kebejatan iman. Terutama sekali kemerosotan moral atau kebejatan iman (atau pembusukan akhlak) di kalangan “atas” , atau di kalangan tokoh-tokoh pemerintahan, pimpinan partai politik, tokoh-tokoh agama dan masyarakat.

Dan kemerosotan moral, atau kebejatan iman, atau pembusukan akhlak ini adalah akibat atau produk rejim militer Orde Baru. Rejim militer yang dikendalikan secara ketat oleh TNI-AD dan Golkar ini selama lebih dari 32 tahun telah merusak secara besar-besaran moral bangsa dalam banyak bidang. Sekarang dapat dilihat dengan jelas (karena buktinya dapat disaksikan di mana-mana dewasa ini) bahwa, pada dasarnya, rejim militer Suharto dkk tidak mendidik orang banyak untuk bermoral baik. Rejim militer Orde Baru telah merusak moral banyak orang, terutama di kalangan tokoh-tokoh pendukungnya.

Banyak sekali tokoh-tokoh Orde Baru (terutama pimpinan TNI-AD dan Golkar) telah menunjukkan contoh-contoh yang buruk atau negatif sekali bagi bangsa. Bukan hanya dalam masalah Hak Asasi Manusia (ingat, antara lain, pembantaian besar-besaran tahun 65), dan kehidupan demokratis, dan toleransi saja mereka telah memberikan contoh yang jelek, melainkan juga dalam masalah korupsi. Yang dipertontonkan oleh keluarga Suharto, sebagai tokoh besar Orde Baru, dan pimpinan utama Golkar ( dan pemimpin tertinggi ABRI) dalam menumpuk kekayaan haram dengan menyalahgunakan atau menyelewengkan kekuasaan, adalah contoh buruk sekali bagi bangsa seluruhnya.

Perlukah Revolusi Rakyat?

Korupsi ada hubungannya yang erat sekali dengan masalah moral. Biasanya, sistem pemerintahan atau sistem politik yang baik hanya bisa diciptakan oleh - dan dengan – orang-orang yang bermoral baik pula. Rejim militer Orde Barunya Suharto dkk selama 32 tahun lebih telah secara parah sekali mengabaikan pendidikan dan pemupukan moral bangsa ini. Sebagai akibatnya : semangat gotong royong ditinggalkan, kejujuran dalam bekerja menjadi hilang, rasa pengabdian kepada kepentingan umum menjadi barang aneh, berbakti kepada kepentingan rakyat menjadi tertawaan orang, amanat penderitaan rakyat jadi slogan kosong saja, bekerja secara tulus menjadi cemoohan banyak orang, hidup sederhana dan bersih dari korupsi malahan dianggap sinting atau aneh.

Melihat banyaknya kasus korupsi yang sudah menyerang begitu parah bidang eksekutif, legislatif dan judikatif ini, maka timbul pertanyaan: apakah korupsi bisa dibrantas? Apa bisa 15 tahun lagi, seperti yang dibayangkan oleh Presiden SBY? Mungkin, jawabannya yang paling masuk akal adalah: sulit sekali!

Sebab kerusakan moral dan kebejatan iman yang ditimbulkan oleh rejim militer-nya Suharto dkk selama lebih dari 32 tahun sudah terlalu luas dan sudah terlalu parah pula. Sekarang ini, boleh dikatakan bahwa seluruh birokrasi pemerintahan dan berbagai lembaga sipil dan militer adalah produk Orde Baru. Tidak banyak - atau belum banyak - di antara mereka yang benar-benar tersentuh oleh reformasi.

Dari orang-orang produk Orde Baru ini, terutama dari mereka yang masih terus mendukung berbagai pola berfikir rejim militer Suharto dkk (meskipun bekerja di bawah SBY atau presiden lainnya), tidak bisa diharapkan sikap yang betul-betul mementingkan kepentingan rakyat dan juga sikap yang benar-benar anti-korupsi.

Oleh sebab itu, ada orang-orang yang sudah begitu pesimisnya tentang pembrantasan korupsi ini, sehingga menurut mereka hanya bisa ditempuh lewat revolusi rakyat. Menurut mereka, segala kejahatan, segala kebusukan, dan segala keburukan yang kita saksikan dewasa ini, yang sebagian besar adalah produk Orde Baru, tidak mungkin - atau akan lama sekali - bisa dihilangkan dengan cara apa pun, dan oleh siapa pun, kecuali oleh revolusi rakyat.

Kepada orang-orang yang berpendapat demikian, bisa saja dikatakan : mungkin, mungkin, kalian benar. Tetapi sabar-sabarlah, dan jangan buru-buru atau jangan keburu-nafsu, sebab jalan masih panjang..............!

Pengertian jihad untuk penegakkan syariat Islam yang dilakukan oleh berbagai golongan saat ini cenderung mengartikan jihad secara kasar yakni : Perang !, melihat situasi yang seperti ini, sebagian kelompok yang menamakan dirinya Mujahid versi baru, memunculkan gagasan baru untuk melampiaskan apa yang menjadi keinginannya dengan membuat berbagai doktrin dan melakukan berbagai macam tindakan diantaranya :

1. Jihad yang berarti perang melawan non muslim pada zaman sekarang hukumnya Fadlu ain untuk seluruh dunia, tidak perlu izin orang tua ataupun amirul mukminin.

2. Mereka menilai negara-negara didunia pada zaman sekarang ini masih merupakan daulah kuffah (diluar Islam ) belum ada daylah Islamiyah (negara Islam), karena itu wajib berperang untuk menegakkan daulah Islamiyah

3. Mengkafirkan pemimpin secara mutlak yang tidak menerapkan hukum Islam dan mengajak umat harus keluardari pemimpin yang Zhalim.

3. Menghina dan melecehkan ulama salaf yang tidak ikut melancarkan peperangan seperti yang mereka hendaki

4. Melihat saudaranya yang dibantai, mereka meluapkan kemarahan dengan melakukan Peledakan, merusak kantor (kedutaan), dan bangunan milik non muslim, membakar Gereja, bahkan semboyan yang mereka gunakan bahwa : MEMBUNUH ORANG AMERIKA ADALAH TANDA KEIMANAN DAN TAUHID. Mereka melakukan unjuk rasa dikantor dubes dan lainnya.

5. Mereka mengangkat Imam sementara yang dianggap mampu menyelesaikan sengketa umat untuk menjadi khalifah pada masa depan

6. Menjauhkan umat dari pemahaman salaf karena ulama salaf tidak mendukung keinginan mereka (Ulama salaf kebanyakan meentang argumen sembrono mereka,)
Mereka meremehkan dakhwah tauhid, mereka pusarkan tauhid hikimiyah, mengajak umat untuk mendirikan daulah Islamiyah

Itulah mimpi kosong mereka !!, jika kita amati pemikiran tersebut tidak lepas dari dari Fikrah sesat Khawarij, sebagaimana yang disimpulkan oleh Syaik Fauzan Al Fauzan bahwa prinsip Khawarij ada 3 : pertama mengkafirkan orang Islam, Dua, tidak taat pada Waliyul amri (Pemimpin dalam hal ini presiden yang muslim ), Ketiga, Menghalalkan darah kaum muslimin (liat mereka yang membunuh dengan bom bunuh diri bukankah yang muslim yang tidak tahu menahu juga terbunuh).

Oleh karena itu siapapun yang mempunyai keyakinan seperti itu, ia dinamakan khawarij walaupun tidak mengatakan atau mengamalkan (lihat Al Ijabah Al Muhimmah Fii Masyakiil Muimmah, Shalih Al Fauzan hal 9) Untuk menegakkan syariat islam bukan dengan cara kekerasan, demontrasi, melempar telur busuk di kedubes dan hal-hal lain yang bisa menimbulkan masalah baru. Yang perlu kita lakukan adalah Jihad nelawan hawa nafsu, Intropeksi diri sejauhmana kita memahami Islam dengan benar dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara :

1. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang Shahih dengan pemahaman shalafus shalih yang benar (rido Allah beserta para Ulama Salaf dan para salafiyyin)

2. Tashiyah yaitu memurnikan ajaran Islam dari segala macam noda Syrik, Bid'ah, khurafat serta gerakan-gerakan dan ajaran-ajaran yang merusak agama Islam

3. Tarbiyah (mendidik) kaum muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni
Menhidupkan pola pikir ilmiah, berdasarkan Alqur'an dan As sunnah dengan pemahaman shalafus shalih

4. Mengajak kaum muslimin untuk hidup Islami sesuai dengan manhaj Ahlussnunnah wal jamaah

Jika itu kita terapkan pada diri kita, keluarga kita serta masyarakat muslim secara umum maka secara tidak langsung kita telah menegakka syariat Islam, bukan dengan hal-hal yang hanya membawa kerusakan yand pada akhirnya pemerintahlah yang menanggung beban biayanya yang mana justru biaya tersebut dari rakyat indonesia sendiri..

Pertanyaanya adalah : bagaimana mungkin kita bersikeras untuk menegakkan syariat islam di indonesia sementara yang berteriak sendiri belum memahami islam dengan benar, yang bid'ah dibilang sunnah, yang sunnah dibilang bid'ah !! sementara sebagian lain sibuk dengan semboyan konyol dan bodoh : Jihad dengan Bom Bunuh diri, padahal Nabi Saw dengan tegas mengatakan bahwa mati bunuh diri akan masuk neraka (HR MUSLIM 5587)

Mereka yang berteriak saja masih ada yang menolak hadist Ahad, padahal bagian syariat ada dalam hadist tersebut, bagaimana mungkin mereka akan bisa menegakkan syariat islam secara nasional, secara kelompok saja mereka masih menolak !

Sebebarnya telah banyak dalil dalam islam yang menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah sebuah jihad, mari kita liat jihad menurut hukum islam terkait dengan sanggkaaan amrozi cs dalam memeranmgi kaum non muslim (kepada saudara-saudara kami yang non muslim kami mohon maaf jika ada kata kafir bukan non muslim dalam pembahasan ini karena penyebutan ini memang kami kutip dari sumbernya agar lebih jelas):

Bagaimana dengan berjihad melawan orang-orang munafik dan kafir ? Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, jihad memerangi orang kafir adalah fardhu ‘ain ; dia berjihad dengan hatinya, atau lisannya, atau dengan hartanya, atau dengan tangnnya ; maka setiap muslim berjihad dengan salah satu di antara jenis jihad ini. [Lihat Zadul Ma’ad 3/64]

Akan tetapi, berjihad memerangi orang kafir dengan tangan hukumnya fardhu kifayah, dan tidak menjadi fardhu ‘ain, kecuali jika terpenuhi salah satu dari empat syarat berikut ini :

Pertama : Apabila dia berada di medan pertempuran.
Kedua : Apabila negerinya diserang musuh.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan ; “Apabila musuh telah masuk menyerang sebuah negara Islam, maka tidak diragukan lagi, wajib bagi kaum muslimin untuk mempertahankan negaranya dan setiap negara yang terdekat, kemudian yang dekat, karena negara-negara Islam adalah seperti satu negara” (Al-Ikhtiyarat : 311) Jihad ini dinamakan Jihad Difa’.
Ketiga : Apabila diperintah oleh Imam (Amirul Mukminin) untuk berperang.
Keempat : Apabila dibutuhkan, maka jihad menjadi wajib. [Lihat al-Mughni, Al-Majmu’, Zaadul Mustaqni]

Adapun disyariatkan jihad melawan orang kafir (dengan tangan), melalui tiga tahapan.

Pertama : Diizinkan bagi kaum muslimin untuk berperang dengan tanpa diwajibkan. Allah berfirman.

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu” [Al-Hajj : 39]

Kedua : Perintah untuk memerangi setiap orang kafir yang memerangi kaum mulimin. Allah berfirman.

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” [Al-Baqarah : 190]

Ketiga : Perintah untuk memerangi seluruh kaum musyrikin sehingga agama Allah tegak di muka bumi.

“Dan perangilah musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi semuanya ; dan ketahuiilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa” [At-Taubah : 36]

Tahapan yang ketiga ini tidak dimansukh, sehingga menjadi ketetapan wajibnya jihad sampai hari kiamat. Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata : “Marhalah (tahapan) yang ketiga ini tidak dimansukh, tetap wajib sesuai dengan kondisi kaum muslimin” [Fadlu Al-Jihad Wal Mujahidin, 2 : 440]

[Disalin dari Majalah As-Sunnah Edisi 05/Tahun IX/1426H/2005M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Almat Jl. Solo – Purwodadi Km. 8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183. telp. 0271-5891016]

Aceh tak ketinggalan, Negeri Rencong yang dikenal dengan sebutan "SERAMBI MEKKAH" ini, sejak diberlakukannya DOM (daerah operasi militer) dengan operasi jaring merah pada tahun 1989 disana telah telah terjadi pelanggaran HAM, pada mulanya proyek ini diorientasikan untuk mengamankan situasi dari tindakan gerakan yang disebut pemerintah sebagai GAM (gerakan Aceh merdeka) yang selanjutnya disebut gerakan pengacau keamanan (GPK). Tetapi realitas yang terjadi jauh lebih mengerikan apa yang pernah dikenal dalam sejarah asia tenggara sebagai THE KILLING FIELD (ladang pembantaian) di kamboja.

Sebagian orang menuduh GAM adalah rekayasa orde baru untuk menghabisi ummat Islam namun lepas dari tuduhan itu dengan sangat nyata, ditanah rencong ini militer dengan kendali orde baru telah melakukan pembantaian manusia secara biadab, tanpa ada alasan yang jelas dan bisa dibuktikan kesalahannya. Modus operandi kekerasan militer dalam proyek DOM ini sangat beragam. dari 680 kasus orang hilang dan tindak kekerasan dan poembantaian yang berhasil dihimpun oleh forum peduli hak asasi manusia (FP-HAM), setelah diklarifikasi terdapat sedikitnya 30 kasus yang berkualifikasi super sadistis. Misalnya menggorok leher korban, tubuh korban ditarik beramai-ramai dijalan lalu ditembak, kaki korban diganduli batu lalu dibenamkan dalam sungai, tangan dibedah lalu ditetesi air cuka, kepala dikuliti didepan anak istri, diperkosa, digantung,dipotong tangannya dan yang lain. (lebih lengkap di PANTAT BANGSAKU/Islah gusmian hal 95-101)

Pada tanggal 7 agustus 1998 Menhamkan/Pangab (waktu itu) Jenderal Wiranto meminta maaf pada rakyat aceh dan menyatakan akan segera menarik pasukan keluar dari aceh untuk mengakhiri operasi militer dan pada tanggal 17 agustus 1998 dari 90 orang napol/tapol aceh, 9 orang mendapat amnesti dari presiden Habibie.

Dibulan Mei 1998, menjelang kejatuhannya, Suharto masih pongah dalam menghadapi arus reformasi yang digerakkan oleh mahasiswa, berbagai tragedi berdarah terjadi dibeberapa tempat, di Jogyakarta demontrasi mahasiswa meminta korban : Moses Gatotkaca mati kena peluru aparat. Dijakarta terjadi "Peristiwa 12 mei" yang kemudian dikenal dengan "Tragedi Trisakti". Dalam peristiwa ini gugur pahlawan reformasi, mereka adalah mahasiswa Usakti : Elang Mulya Lesmana, Hafidin royan, Hari haryanto dan Henriawan.

Tragedi ini berlanjut dengan terjadinya kerusuhan massa 13-14 mei. dalam kerusuhan itu kerugian menurut taksiran pemerintah mencapai Rp. 2,5 trilyun, merusak 13 pasar, 2475 ruko, 40 mal/plaza, 45 bengkel, 2 kantor kecamatan, 11 polsek, 383 kantor swasta, 65 bank, 24 restoran, 12 hotel, 9 pom bensin, 8 bus kota dan metro mini, 1119 motor 486 rambu lalu lintas, 11 taman, 18 pagar, 1025 rumah penduduk dan gereja. Adapun korban meninggal 288 dan 101 korban luka-luka.

Dalam tragedi itu banyak perempuan-perempuan dari etnis cina yang diperkosa. semua peristiwa itu telah melahirkan trauma dan tekanan psikologis yang amat dalam bagi para korban. Seno Gumira Ajidarma merekan peristiwa ini dalam sebuah komik berjudul jakarta 2039, 40 tahun 9 bulan setelah 13-14 mei 1998 dan beberapa cerita pendek dalam buku IBLIS TAK PERNAH MATI


MASIH ADA LAGI...TUNGGU SELANJUTNYA

Dikutip dari PANTAT BANGSAKU/Islah gusmian

"Indonesia yang diagendakan sebagai jamrud khatulistiwa kian nampak sebagai tali darah yang merentang dari aceh sampai dili.." Demikian bunyi paragraf yang ditulis nuku sulaiman dalam pledoinya di tahun 1994, memang semenjak mengendalikan kekuasaannya rezim orba telah menumpahkan darah beribu-ribu anak negri. Ini bisa dilihat semenjak "pesta" penumpasan para antek-antek PKI, tragedi timor-timur, Aceh dan kasus kemanusiaan ditempat lain.

paparan berikut bukanlah analisis politik yang terjadi dibalik tewasnya beribu-ribu nyawa, tetapi hanyalah satu deskripsi yang diorientasikan untuk menunjukkan betapa tragedi kemanusiaan yang melibatkan ribuan nyawa telah terjadi di rezim Orba.

Kasus pertama dapat kita liat pada pembersihan orang-orang yang diduga terkait dengan PKI. Dalam kasus ini tragedi pembunuhan terjadi di berbagai tempat. Robert Cribb dalam buku THE INDONESIAN KILLINGS dan hermawan sulistyo dalam buku PALU ARIT DILADANG TEBU misalnya, telah mendokumentasikan peristiwa pembantaian keji tersebut. Mneurut catatan pemerintah sendiri, melalui penjelasan Laksamana Sudomo, dalam tragedi itu setidaknya 450.000 sampai 500.000 orang terbunuh.

Dalam tragedi PKI ini, nyawa begitu mudah dilenyapkan dengan tuduhan terlibat PKI, tanpa terlebih dahulu melalui proses hukum dipengadilan. Dengan dalih demi stabilitas, pemerintahan Suharto sejak awal telah menggunakan pendekatan militerisme untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya.

Tragedi kemanusiaan selanjutnya bisa kita liat dalam peristiwa penyerbuan besar-besaran tentara Indonesia ke timor timur pada 7 desember 1975yang dikenal dengan nama operasi SEROJA, operasi ini ternyata tidak sukses dan hanya mampu menguasai Dili dengan jumlah korban yang amat banyak. Kasus ini merupakan suatu bencana kemanusiaan.

Dalam kurun waktu empat tahun 19975-1979, dalam tahun ini sepertiga jumlah penduduk timor timur pra 1975 (700.000) menemui ajal. Suatu proporsi jumlah sipil yang lebih tinggi ketimbang diKamboja dibawah kekuasaan Pol Pot, sepanjang periode yang sama sekitar dua devisi tentara Indonesia (16.000 orang) diperkirakan musnah dalam pertempuran dan dua kali lipat jumlah itu terluka dan menjadi tuna raga.

Sanak keluarga tentara tidak diperbolehkan menengok korbanyang cidera dibeberapa rumah sakit militer dijawa, atau mereka tidak diberi tahu tentang keadaan sebenarnya dimedan yang mengakibatkan kematian. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah media dijakarta pada 1993, Letjend (purn) Dading Kalbuadi,komandan Indonesia yang pertama diTimor timur sejak invansi mengaku merasa paling sakit, sebab dari seluruh panglima yang pernah ada, anak buah dia yang paling banyak menjadi korban.

Berdasarkan beberapa kesaksian, tentara Indonesia telah melakukan tindak kekerasan yang menyakitkan pada penduduk timor timur. Dominggoes Xesas, waktu itu seorang pegawai Rumah Sakit, ketika diwawancarai oleh radio nederland pada 14-15 Desember 1995 memberikan kesaksian, bahwa dalam kejadian tragis itu di Villa Verde, rakyat disuruh berbaris lalu ditembak oleh tentara Indonesia, ada yang tangannya diikat lalu diangkut pakai mobil dan tidak kembali lagi. Seorang pengamat hak asasi manusia dijakarta mencatat pernah melihat sejumlah foto satuan militer yang sedang bermain sepak bola dengan kepala manusia, salah seorang warga timor timur.

Seno Gumira Ajdidarma sastrawan Indonesia dengan kekuatan sastra menggambarkan tragedi kemanusiaan di Timor-timur itu. Ketika Pers tidak lagi mampu bicara, kata seno sastra harus bicara. Setidaknya lewat bukunya SAKSI MATA kita memperoleh gambaran batapa kasus Timor Timur merupakan tragedi kemanusiaan yang memilukan dan memalukan " Sang jendral berenang dalam lautan darah, Darah itu merah jendral" Tulis seno dalam SAKSI MATA

BERSAMBUNG...
Jangan pernah lupa akan kiprah hitam politik bangsa kita sebelum berkoar mengobral janji politik maupun berbicara masalah politik karena kebanyakan politik itu BUSUK !!

Dikutip dari buku : PANTAT BANGSAKU / Islah Gumian